Komentar
Aceh - Pemulihan infrastruktur jalan nasional yang terdampak bencana di Provinsi Aceh mencakup tiga ruas utama dengan pekerjaan perkuatan lereng, perbaikan badan jalan, dan penanganan jembatan. Dilansir dari Detik Finance, Hutama Karya melaksanakan pekerjaan tersebut untuk memulihkan konektivitas dan mendukung aktivitas masyarakat.
Berdasarkan pembaruan progres proyek Oktober 2026, capaian fisik pada ketiga ruas berada di kisaran 73% hingga 84%. Seluruh pekerjaan ditargetkan rampung pada 31 Desember 2026, dengan pelaksanaan yang disesuaikan terhadap kondisi lapangan dan kebutuhan teknis setiap lokasi.
Pj. Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Hamdani, menjelaskan bahwa pemulihan jalan setelah bencana memerlukan pekerjaan terukur yang mempertimbangkan kondisi lapangan, mutu konstruksi, dan keselamatan.
"Penanganan infrastruktur jalan yang terdampak bencana membutuhkan pelaksanaan pekerjaan yang terukur dan sesuai dengan kondisi lapangan. Hutama Karya terus melaksanakan penanganan pada titik-titik terdampak dengan mengedepankan kualitas pekerjaan dan keselamatan, sehingga infrastruktur dapat kembali berfungsi dan mendukung mobilitas serta aktivitas masyarakat," kata Hamdani dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/10/2026).
Ruang lingkup pekerjaan tersebar di ruas SP Uning-Bts. Gayo Lues (PPK 3.3), Bts. Aceh Tengah/Gayo Lues-Blangkejeren (PPK 3.4), serta Bts.
Gayo Lues/Aceh Tenggara-Kota Kutacane (PPK 3.5). Setiap ruas memiliki jumlah titik penanganan, kondisi kerusakan, dan metode konstruksi yang berbeda.
Progres perbaikan ruas PPK 3.3
Pada ruas SP Uning-Bts. Gayo Lues (PPK 3.3), penanganan mencakup 28 titik di sepanjang 82,4 kilometer. Lokasi tersebut terdiri atas 24 titik longsor dan empat titik jembatan yang membutuhkan penanganan infrastruktur.
Metode konstruksi yang diterapkan meliputi pembangunan dinding penahan tanah (DPT), pemasangan blok beton, pekerjaan bore pile dan shotcrete, serta perbaikan jembatan. Pekerjaan ini difokuskan pada penguatan lereng dan badan jalan agar fungsi jalur transportasi dapat dipulihkan.
Hingga pembaruan Oktober 2026, progres fisik ruas PPK 3.3 mencapai 78%. Pelaksanaan dimulai pada 5 Desember 2025 dan memiliki target penyelesaian pada 31 Desember 2026.
Perkuatan badan jalan pada ruas PPK 3.4
Di ruas Bts. Aceh Tengah/Gayo Lues-Blangkejeren (PPK 3.4), penanganan dilakukan pada 23 titik terdampak. Ruas jalan tersebut memiliki panjang 123 kilometer, sedangkan panjang penanganan efektif mencapai 2,7 kilometer.
Hamdani merinci pembagian lokasi pekerjaan pada jalur tersebut.
"Penanganan mencakup tujuh titik longsor dan satu jembatan pada ruas N22 Aceh Tengah-Blangkejeren, serta 15 titik longsor pada ruas N23 Blangkejeren-Aceh Tenggara," tuturnya.
Pekerjaan konstruksi meliputi pemasangan precast buis beton, beton siklop, dinding penahan beton, shotcrete, dan timbunan pilihan. Berbagai metode tersebut digunakan untuk memperkuat badan jalan sekaligus meningkatkan kestabilan pada lokasi yang terdampak bencana.
Progres fisik ruas PPK 3.4 tercatat sebesar 73%. Pekerjaan dimulai pada 6 Desember 2025 dan dijadwalkan selesai pada 31 Desember 2026.
Perbaikan jembatan dan longsor pada ruas PPK 3.5
Ruas Bts. Gayo Lues/Aceh Tenggara-Kota Kutacane (PPK 3.5) memiliki enam titik penanganan dengan total panjang sekitar 3,77 kilometer. Lokasi yang ditangani terdiri atas dua jembatan dan empat titik longsor.
Sejumlah lokasi pekerjaan berada di kawasan Ketambe, Kafetingir, Bener Berpapah, serta Jembatan Penanggalan dan Jembatan Mengkudu. Lingkup konstruksinya mencakup pembangunan drainase dan box culvert, pekerjaan tanah, perkerasan jalan, serta struktur penahan tanah.
Untuk memperkuat infrastruktur pada titik terdampak, pekerjaan juga mencakup pembangunan DPT, bore pile, dan jembatan rangka baja. Penanganan tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas lereng dan meningkatkan keandalan struktur jalan.
Menurut pembaruan Oktober 2026, progres fisik pada ruas PPK 3.5 telah mencapai 84%. Pekerjaan dimulai pada 5 Desember 2025 dan ditargetkan selesai pada 31 Desember 2026.
Koordinasi pemulihan konektivitas di Aceh
Pelaksanaan penanganan infrastruktur dilakukan melalui koordinasi Hutama Karya dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Aceh, PPK terkait, dan konsultan pengawas. Masing-masing pihak berkoordinasi sesuai dengan lingkup pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
Dalam pelaksanaannya, kondisi lapangan, kebutuhan teknis, kualitas konstruksi, dan keselamatan menjadi perhatian. Penanganan pada ketiga ruas tersebut merupakan bagian dari upaya pemulihan fungsi jalan nasional setelah bencana.
Hamdani menyatakan bahwa pekerjaan tersebut berkaitan dengan komitmen perusahaan dalam mendukung pemulihan infrastruktur dan konektivitas antardaerah.
"Upaya tersebut sejalan dengan komitmen Hutama Karya dalam mendukung pembangunan dan pemulihan infrastruktur nasional, termasuk penguatan konektivitas antardaerah serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di wilayah terdampak bencana," tutupnya.
Pulihnya fungsi ketiga ruas jalan nasional tersebut ditujukan untuk mendukung perjalanan masyarakat, distribusi logistik, serta kelangsungan kegiatan sosial dan ekonomi antarkawasan di Provinsi Aceh.