Komentar
Aceh Publish | MEULABOH – Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil, SH, secara resmi membuka Rapat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2026 di Aula Cut Nyak Dhien Bapperida, Selasa (31/3/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategi dalam mempersiapkan kabupaten tersebut menghadapi evaluasi nasional yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dalam waktu dekat. Rapat ini diikuti oleh berbagai perangkat daerah terkait, lembaga masyarakat, serta instansi vertikal yang tergabung dalam gugus tugas. Tujuannya adalah menyelaraskan langkah-langkah dan memperkuat sinergi guna seluruh indikator KLA terpenuhi secara komprehensif dan terukur.
Wabup Said Fadheil menekankan bahwa Aceh Barat saat ini masih berada dalam kategori Pratama dalam penilaian KLA, sebuah posisi yang menurutnya memerlukan upaya ekstra agar bisa naik ke kategori Madya, bahkan mengincar predikat Nindya. Ia menjelaskan bahwa kategori kenaikan bukan sekedar prestasi administratif, tetapi juga refleksi nyata dari komitmen kolektif seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat dalam melindungi, memenuhi hak, dan memberdayakan anak. “Untuk naik ke predikat Nindya, kita membutuhkan kerja yang lebih optimal, sinergi lintas sektor yang kuat, serta menyediakan seluruh indikator yang didukung oleh data yang akurat dan terverifikasi,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa data yang valid dan terpilah berdasarkan usia, jenis kelamin, dan kondisi sosial anak menjadi landasan utama dalam proses evaluasi.
Peran Organisasi aktif Perangkat Daerah (OPD) menjadi fokus utama dalam Arahnya. Wabup menuntut agar setiap OPD tidak hanya menjalankan program secara rutin, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan dan layanan publik—terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial—benar-benar responsif terhadap hak anak. Ia menekankan pentingnya layanan ramah anak, lingkungan aman dari kekerasan, serta sistem pemantauan dan pelaporan yang efektif. “Setiap capaian harus dapat dibuktikan. Jangan bekerja sendiri-sendiri, tetapi harus terkoordinasi dan terarah,” ujarnya. Dalam konteks ini, integrasi data antarinstansi menjadi krusial agar tidak terjadi tumpang tindih atau keharusan informasi yang dapat menghambat verifikasi lapangan.
Mengingat waktu yang tersisa hanya sekitar satu bulan hingga evaluasi pelaksanaan, Wabup menyatakan komitmennya untuk melakukan pengawasan langsung dan mengintensifkan terhadap seluruh proses persiapan. Ia bahkan berencana membuka grup khusus di WhatsApp guna menyatukan perkembangan secara real-time dari setiap anggota gugus tugas. “Dengan waktu yang sangat singkat, hanya satu bulan lagi, kita harus mencapai hasil maksimal. Saya akan memberikan upaya penuh untuk kegiatan ini. Bila ini berhasil maka ini menjadi sukses bersama, namun bila gagal, itu merupakan kegagalan kami,” ujarnya dengan nada tegas. Pernyataan ini dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kepemimpinan yang ingin membangun budaya kerja kolektif dan akuntabel.
Dalam laporannya, Kepala Dinas DP3AKB Aceh Barat, Mulyani, SKM, menyampaikan bahwa meskipun masih berstatus Pratama, Aceh Barat telah menunjukkan kemajuan yang menggembirakan dalam mengisi hak anak. Ia menjelaskan bahwa tahapan penilaian KLA meliputi evaluasi mandiri oleh daerah, verifikasi administrasi oleh provinsi, peninjauan ulang, dan verifikasi lapangan oleh tim pusat. Menurutnya, rapat ini sangat penting untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi hambatan teknis, serta memperbaiki kekurangan yang masih ada. “Kita harus memastikan tidak ada satu pun indikator yang terlewat. Data harus lengkap, program terdokumentasi, dan bukti fisik siap diperiksa,” imbuhnya. Dengan semangat kolaboratif, gugus tugas bertekad agar target 2026—naik kelas ke kategori Nindya—bukan sekadar harapan, melainkan kenyataan yang dapat diwujudkan melalui kerja keras, fokus, dan koordinasi yang solid dari seluruh pihak terkait.