Komentar
Aceh Publish | Kota Jantho – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengapresiasi kontribusi Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Aceh dalam mendukung program ketahanan pangan melalui kegiatan panen raya yang melibatkan para petani di wilayah Aceh Besar.
Hal tersebut disampaikan Asisten II Sekdakab Aceh Besar Bidang Perekonomian dan Pembangunan, M Ali SSos MSi yang juga Plt Kadis Pertanian Aceh Besar saat menghadiri Panen Raya Ketahanan Pangan yang digelar INTI Aceh bersama masyarakat dan kelompok tani di Gampong Teurebeh, Kota Jantho, Rabu (8/4/2026).
Dalam sambutannya, M Ali menyampaikan salam dari Bupati Aceh Besar yang berhalangan hadir karena pada saat yang sama mengikuti kegiatan panen jagung di lokasi lain dalam rangka program ketahanan pangan.
“Atas nama pemerintah daerah kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada INTI Aceh atas kontribusi dan dukungan yang diberikan kepada para petani di Aceh Besar,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pendampingan yang dilakukan INTI petani Aceh kepada yang dinilai mampu meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya padi. Jika sebelumnya hasil panen berkisar antara 6 hingga 7 ton per hektar, melalui berbagai inovasi dan pendampingan hasilnya berpotensi meningkat hingga sekitar 10 ton per hektar.
Menurutnya, upaya peningkatan produksi sangat penting mengingat luas lahan sawah di Aceh Besar terus mengalami penurunan sejak terjadinya Gempa dan Tsunami Aceh 2004.
Berdasarkan data yang disampaikan, sebelum tsunami luas lahan sawah di Aceh Besar mencapai sekitar 26 ribu hektar. Namun saat ini, berdasarkan survei Badan Pusat Statistik, luas lahan sawah tersisa sekitar 21.600 hektare.
“Artinya hampir 5.000 hektar lahan sawah telah beralih fungsi menjadi kawasan organisasi dan pembangunan lainnya, terutama di wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Banda Aceh,” jelasnya.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar kini sangat berhati-hati dalam memberikan izin pembangunan agar tidak semakin banyak lahan pertanian yang hilang.
“Para pengembang yang ingin membangun perumahan atau usaha diharapkan memanfaatkan lahan yang tidak produktif seperti kebun kosong, bukan lahan persawahan,” tegasnya.
Selain menjaga lahan pertanian, pemerintah daerah juga mendorong para petani agar memanfaatkan lahan secara optimal dengan menanam berbagai komoditas lain jika tidak dapat menanam padi.
“Pada musim kemarau tidak semua sawah bisa ditanami padi karena keterbatasan udara. Oleh karena itu petani didorong menanam palawija seperti jagung, kacang hijau, cabai, atau komoditas lainnya,” katanya.
M. Ali juga Menyebutkan Pemkab Aceh Besar tengah mencoba pengembangan padi gogo, yakni jenis padi yang tahan terhadap kondisi lahan kering, sebagai salah satu solusi meningkatkan produksi pertanian.
“Tahun ini kita coba tanam padi gogo sekitar 90 hektar di wilayah Kota Jantho dan Kuta Cot Glie. Jika hasilnya baik, ke depan kita perluas lagi,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Pengurus Daerah Perhimpunan Indonesia Tionghoa Provinsi Aceh, Azmi Abubakar, mengatakan bahwa INTI merupakan organisasi kebangsaan yang memiliki kepengurusan di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Namun di Aceh, kepemimpinan organisasi tersebut justru dipegang oleh putra daerah.
“Biasanya ketua INTI di berbagai daerah adalah warga Tionghoa.Tetapi di Aceh kebetulan yang dipercaya menjadi ketua adalah saya, orang Aceh sendiri. Sampai hari ini saya juga masih sering bertanya mengapa saya yang dipilih,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, INTI telah aktif di Aceh sejak masa pasca Gempa dan Tsunami Aceh 2004 dan terus menjalankan berbagai kegiatan sosial serta bantuan di berbagai daerah di Aceh.
“Kami bantuan telah melakukan berbagai kegiatan, mulai dari pascabencana, pengobatan gratis, pembagian makanan kepada masyarakat selama beberapa bulan, hingga program pembersihan sumur, masjid, dan meunasah,” jelasnya.
Azmi menambahkan, berbeda dengan banyak organisasi lain, INTI memiliki sistem pendanaan yang bersumber langsung dari para anggotanya di seluruh Indonesia tanpa bergantung pada bantuan proposal.
“Sejak berdiri pada masa reformasi sampai hari ini, INTI tidak pernah membuat proposal untuk kegiatan. Semua program kami dibiayai oleh anggota kami sendiri dari seluruh Indonesia,” katanya.
Ia berharap ke depan kerja sama antara INTI dengan pemerintah dan masyarakat Aceh dapat terus diperkuat untuk menghadapi berbagai tantangan sosial dan kemanusiaan.
“Kami berharap dapat terus bekerja bersama masyarakat dan pemerintah Aceh. Dengan kebersamaan, kita akan lebih kuat menghadapi apa pun di masa depan,” tutupnya.
Lebih lanjut, Kepala Bidang Tanaman Hortikultura Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Khairil Anwar, menyebutkan bahwa program ketahanan pangan pemerintah bertujuan memastikan kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi dari produksi daerah sendiri.
Ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan produksi beras, tetapi juga komoditas pertanian lainnya seperti cabai dan bawang merah. Ia menjelaskan bahwa beberapa komoditas di Aceh sudah mengalami surplus, seperti padi serta cabai merah dan cabai rawit.
Namun demikian, komoditas bawang merah masih mengalami defisit sehingga masih dipasok dari luar daerah.
“Bawang merah memiliki prospek ekonomi yang sangat baik. Oleh karena itu, komoditas masa depan ini sangat potensial untuk dikembangkan di Aceh Besar,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa tugas utama pemerintah di sektor pertanian adalah meningkatkan produksi, meningkatkan produktivitas lahan, serta meningkatkan pendapatan petani.
“Peran penyuluh pertanian sangat penting dalam membantu petani meningkatkan hasil panen. Tanpa pendampingan, produksi padi petani bisa hanya sekitar 3 ton per hektare, namun dengan pendampingan dapat meningkat hingga 7 sampai 8 ton per hektare,” tutup Khairil Anwar.