Komentar
Aceh Publish | Banda Aceh – Banda Aceh kembali menorehkan prestasi di bidang pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Capaian ini menjadi yang ke-18 kalinya secara berturut-turut diterima oleh Banda Aceh.
Opini WTP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Aceh, Andri Yogama SE, MM, Ak, kepada Wali Kota Banda Aceh, Hj. Illiza Sa’aduddin Djamal, SE, yang didampingi Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, ST.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dilakukan di Gedung BPK RI Perwakilan Aceh, Banda Aceh, Kamis (4/6/2026).
Selain itu, dalam penyerahan itu juga hadir Sekda banda Aceh, Ir Jalaluddin beserta jajarannya.
Raihan opini WTP ke-18 secara berturut-turut ini menjadi bukti konsistensi dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan daerah yang baik sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST bersyukur atas Keberhasilan Banda Aceh mempertahankan prestasi di bidang pengelola keuangan tersebut.
“Ini menjadi bukti kolaborasi yang terbangun saat ini antara eksekutif, legislatif dan unsur-unsur pemerintah lainnya mendapat penilaian yang positif,” ujar Irwansyah.
Katanya, torehan ini juga menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan di Banda Aceh sudah akuntable. “Ini adalah instrumen yang dipakai oleh negara untuk mengukur bahwa pengelolaan keuangan sebuah daerah baik atau tidak,” katanya.
Irwanyah menambahkan, dengan WTP ini menunjukkan jika arah pembangunan dan pengelolaan anggaran negara di Banda Aceh sudah on the track. Ini menjadi modal positif untuk melanjutkan pembangunan, mengubah kota menjadi lebih baik, dengan berbagai program pembangunan.
“Prestasi ini patut disyukuri, karena mampu kita pertahankan di tengah kita beberapa kali mengalami defisit. Kini secara perlahan defisit itu sudah jauh berkurang dan kita menuju kondisi yang normal InsyaAllah. Ini berkat kolaborasi yang baik. Kondisi yang normal itu saat defisit sudah mulai sangat minim dan bisa kita cegah,” ujar Irwansyah.
Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menghadiri langsung kegiatan tersebut dan mendapat kepercayaan untuk menyampaikan sambutan mewakili 12 pemerintah kabupaten/kota di Aceh yang menerima LHP.
Dalam sambutannya, Illiza menyampaikan bahwa meskipun setiap daerah memiliki sasaran dan prioritas pembangunan yang berbeda, seluruh pemerintah daerah memiliki tujuan yang sama dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan mewujudkan tata kelola keuangan yang baik.
“Setiap daerah tentu memiliki target pembangunan yang berbeda. Namun, menjaga stabilitas daerah serta mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan yang baik merupakan tujuan bersama yang harus terus kita jaga,” ujar Illiza.
Menurutnya, WTP yang kembali diraih Pemerintah Kota Banda Aceh bukan sekadar prestasi administratif, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.
“Alhamdulillah, Kota Banda Aceh kembali memperoleh opini WTP untuk yang ke-18 kalinya secara berturut-turut. Capaian ini menjadi landasan bagi Pemko Banda Aceh untuk terus menjaga amanah masyarakat dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” pungkas Illiza.