Komentar
MAMUJU — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Sulawesi Barat terus memperkuat langkah strategis dalam mendukung program ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pembinaan kemandirian bagi warga binaan.
Salah satunya dilakukan melalui koordinasi dan survei lapangan bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terkait pengelolaan dan pemanfaatan lahan yang berpotensi dikembangkan untuk kegiatan produktif.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Keuangan Sulawesi Barat, Rabu (2/9/2026), dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Ditjenpas Sulawesi Barat, Drs. Said Mahdar, S.H., M.H., bersama Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan serta Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Mamuju.
Koordinasi tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan rencana pemanfaatan lahan berjalan secara tertib, tepat guna, dan sesuai dengan ketentuan pengelolaan aset negara. Pembahasan tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga diarahkan pada bagaimana lahan dapat dioptimalkan menjadi sumber daya produktif yang memberikan manfaat nyata bagi program pemasyarakatan.
Setelah melakukan koordinasi, jajaran Kanwil Ditjenpas Sulawesi Barat bersama KPKNL melanjutkan kegiatan dengan survei langsung ke lokasi lahan yang menjadi objek pembahasan. Peninjauan lapangan dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi, batas, karakteristik, serta potensi pengembangan lahan.
Survei tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan langkah pengelolaan selanjutnya. Dengan melihat kondisi lahan secara langsung, jajaran terkait dapat mengidentifikasi berbagai aspek teknis maupun administratif yang perlu diperhatikan agar pemanfaatannya dapat dilakukan secara optimal, efektif, dan berkelanjutan.
Kepala Kanwil Ditjenpas Sulawesi Barat, Drs. Said Mahdar, S.H., M.H., menegaskan bahwa optimalisasi lahan memiliki nilai strategis, bukan hanya dari sisi pemanfaatan aset negara, tetapi juga sebagai sarana memperkuat pembinaan kemandirian warga binaan.
“Koordinasi dengan KPKNL ini menjadi bagian penting untuk memastikan pemanfaatan lahan berjalan sesuai aturan dan dapat memberikan manfaat yang optimal, baik dalam mendukung program ketahanan pangan maupun pembinaan kemandirian warga binaan,” ujarnya.
Menurutnya, pemanfaatan lahan secara produktif di lingkungan pemasyarakatan diharapkan mampu menciptakan kegiatan pembinaan yang memberikan keterampilan dan pengalaman kerja bagi warga binaan. Dengan demikian, program ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada hasil produksi, tetapi juga menjadi instrumen pembentukan karakter, keterampilan, dan kemandirian.
Dalam koordinasi tersebut, Kanwil Ditjenpas Sulawesi Barat bersama KPKNL turut membahas berbagai langkah tindak lanjut berkaitan dengan status, pengelolaan, dan pemanfaatan lahan. Hasil koordinasi dan survei lapangan akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan skema pengelolaan yang tepat serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sinergi antara Kanwil Ditjenpas Sulawesi Barat dan KPKNL ini menjadi wujud nyata komitmen untuk menghadirkan tata kelola aset negara yang optimal sekaligus memperluas ruang pembinaan produktif di lingkungan pemasyarakatan.
Melalui kolaborasi yang terus diperkuat, Kanwil Ditjenpas Sulawesi Barat berkomitmen menjadikan lahan yang tersedia sebagai aset produktif yang mampu memberikan manfaat berkelanjutan, mendukung ketahanan pangan, serta mendorong terwujudnya warga binaan yang memiliki keterampilan, produktif, dan semakin siap kembali ke tengah masyarakat.
Langkah tersebut sekaligus menegaskan bahwa pemasyarakatan tidak hanya berorientasi pada pembinaan selama menjalani masa pidana, tetapi juga mempersiapkan warga binaan agar memiliki bekal kemandirian dan keterampilan sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial.
Koordinasi hari ini menjadi langkah awal untuk menghadirkan pemanfaatan lahan yang lebih produktif, pembinaan yang lebih berdampak, dan kontribusi nyata pemasyarakatan bagi ketahanan pangan.