Komentar
BANDA ACEH — Kabut asap tipis yang mulai membuat sudut-sudut Kota Banda Aceh membuat pemerintah daerah bergerak cepat.
Mengantisipasi dampak kesehatan masyarakat akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Pemko Banda Aceh langsung menetapkan langkah kesiapsiagaan penuh.
Langkah darurat ini diambil setelah indikator kualitas udara kota melonjak tajam dari angka normal 63 hingga menembus 131 pada Jumat (16/10/2026) sore menunjukkan tingkat yang mengancam kesehatan.
Memimpin rapat darurat di Balai Kota, Wali Kota Illiza Sa'aduddin Djamal mencatat jajarannya untuk memprioritaskan keselamatan warga, khususnya anak-anak dan lansia.
“Kita pantau terus, jangan sampai berisiko. Harapannya dampak dari karhutla tidak terus menyebar dan menebal,” ujar Illiza di hadapan para kepala OPD.
Sebagai langkah lanjutan, Pemko Banda Aceh tengah mempertimbangkan penerapan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) serta pembelajaran daring bagi siswa apabila kondisi udara semakin memburuk. Pembatasan jam operasional kafe dan warung kopi yang buka selama 24 jam juga menjadi salah satu opsi yang dibahas.
Di sektor kesehatan, Dinas Kesehatan memastikan seluruh pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) bersiaga selama 24 jam. Langkah yang disiapkan meliputi piket malam untuk pelayanan instalasi gawat darurat (IGD) di setiap puskesmas serta memastikan ketersediaan peralatan bantuan pernapasan.
Kesiapsiagaan tersebut ditujukan untuk mempercepat pelayanan bagi masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat kondisi udara, khususnya kelompok rentan dan warga dengan riwayat penyakit pernapasan.
Sementara itu, RSUD Meuraxa menyiapkan penambahan stok oksigen, ruang untuk penanganan kondisi darurat, serta pengadaan obat-obatan antivirus dan antibiotik. Koordinasi tenaga medis juga dilakukan untuk memastikan kesiapan pelayanan apabila jumlah pasien meningkat.
Pemko Banda Aceh turut membahas usulan pembelajaran daring bagi siswa jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP sebagai langkah perlindungan anak, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat gangguan pernapasan.
Untuk memperluas penyebaran informasi kesiapsiagaan, Dinas Syariat Islam berkoordinasi dengan Badan Kemakmuran Masjid (BKM), dai, dan daiyah agar pesan kewaspadaan terhadap dampak karhutla dapat menjangkau masyarakat lebih luas.
Selain itu, Pemko Banda Aceh membahas pembentukan posko siaga di Balai Kota dengan dukungan ambulans dan mobil puskesmas keliling. Posko tersebut diharapkan memperkuat koordinasi lintas OPD dalam penanganan dampak karhutla.
Melalui langkah terpadu tersebut, Pemko Banda Aceh berupaya mengurangi risiko kesehatan akibat penurunan kualitas udara sekaligus memastikan kesiapan pelayanan publik bagi masyarakat terdampak.